Kedudukan hukum satuan kerja khusus migas sebagai pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi bagi tata kelola ketahanan energi nasional

NA

ADMINISTRATIVE LAW AND GOVERNANCE JOURNAL , Vol 5, No 2 (2022): Administrative Law and Governance Journal , pp. 135-152

Peran ombudsman republik indonesia perwakilan provinsi jawa tengah dalam penyelesaian pengaduan pelayanan publik bidang pendidikan

NA

ADMINISTRATIVE LAW AND GOVERNANCE JOURNAL , Vol 5, No 1 (2022): Administrative Law and Governance Journal , pp. 21-38

Imbas peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 dalam penataan pegawai di instansi pemerintah

S2

MASALAH-MASALAH HUKUM , Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM , pp. 36-48

Peranan pinjaman luar negeri dalam mengatasi defisit anggaran negara

NA

ADMINISTRATIVE LAW AND GOVERNANCE JOURNAL , Vol 4, No 2 (2021): Administrative Law & Governance Journal , pp. 294 - 312

Sistem izin investasi mudah dan terpadu (si imut) sebagai wujud penyelenggaraan pelayanan publik yang ideal berdasarkan prinsip-prinsip good governance di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota semarang

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 , pp. 274-287

Analisis yuridis kebijakan keuangan negara dalam penanganan pandemi covid-19 melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020

NA

ADMINISTRATIVE LAW AND GOVERNANCE JOURNAL , Vol 3, No 2 (2020): Administrative Law & Governance Journal , pp. 329-348

Pertanggungjawaban pejabat pemerintahan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara

NA

ADMINISTRATIVE LAW AND GOVERNANCE JOURNAL , Vol 3, No 1 (2020): Administrative Law & Governance Journal , pp. 54-70

Peran badan usaha milik desa sebagai motor penggerak pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19

NA

ADMINISTRATIVE LAW AND GOVERNANCE JOURNAL , Vol 3, No 3 (2020): Administrative Law & Governance Journal , pp. 409 - 429

Diskresi dalam rekrutmen pegawai non pegawai negeri sipil setelah pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

NA

ADMINISTRATIVE LAW AND GOVERNANCE JOURNAL , Vol 2, No 2 (2019): Administrative Law & Governance Journal , pp. 314-325

Perubahan perilaku aparatur sebagai model dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas

NA

ADMINISTRATIVE LAW AND GOVERNANCE JOURNAL , Vol 2, No 1 (2019): Administrative Law & Governance Journal , pp. 113-125