Akibat hukum penyalahgunaan wewenang administrasi pejabat pemerintahan yang menimbulkan kerugian keuangan negara

NA

ADMINISTRATIVE LAW AND GOVERNANCE JOURNAL , Vol 2, No 4 (2019): Administrative Law & Governance Journal , pp. 598-614

Upaya strategis pemerintah kota surakarta dalam mewujudkan profesionalisme sumber daya manusia aparatur

NA

ADMINISTRATIVE LAW AND GOVERNANCE JOURNAL , Vol 2, No 3 (2019): Administrative Law & Governance Journal , pp. 436-449

Tinjauan terhadap pemaknaan kekayaan negara yang dipisahkan pada bumn dan akibat hukum yang timbul pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 48/puu-xi/2013

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 , pp. 1277-1294

Tinjauan terhadap pelaksanaan penyediaan lahan terbuka hijau kota semarang menurut peraturan daerah kota semarang nomor 14 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kota semarang tahun 2011– 2031

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 , pp. 107-120

Aspek yuridis transformasi hukum keuangan publik ke keuangan privat terhadap pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan pada bumn

NA

ADMINISTRATIVE LAW AND GOVERNANCE JOURNAL , Vol 1, No 1 (2018): Administrative Law & Governance Journal , pp. 25-43

Eksistensi badan layanan umum sebagai penyelenggara pelayanan publik

NA

ADMINISTRATIVE LAW AND GOVERNANCE JOURNAL , Vol 1, No 2 (2018): Administrative Law & Governance Journal , pp. 149-164

Pertanggungjawaban pejabat pemerintahan dalam penggunaan diskresi yang membebani keuangan negara

NA

ADMINISTRATIVE LAW AND GOVERNANCE JOURNAL , Vol 1, No 3 (2018): Administrative Law & Governance Journal , pp. 280-298

Tinjauan terhadap kebijakan pemerintah daerah kabupaten pekalongan terkait izin pendirian minimarket

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 , pp. 396-405

Pelaksanaan pelayanan publik pada kantor balai besar teknologi pencegahan dan pencemaran industri (bbtppi) berdasarkan undang – undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik di kota semarang

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 , pp. 137-146

Kebijakan reforma agraria untuk kemandirian pangan nasional (studi implementasi kebijakan publik kantor atr/bpn kab. semarang).

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 , pp. 1-17