Peran badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi di provinsi jawa tengah

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 , pp. 1-10

Upaya dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam pengelolaan aset daerah di kabupaten kendal

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 , pp. 1-11

Pengelolaan keuangan desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (studi kasus desa gumantar kecamatan karangmalang kabupaten sragen)

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 , pp. 1-14

Pelaksanaan peraturan daerah kabupaten sleman nomor 18 tahun 2012 tentang perizinan pusat perbelanjaan dan toko modern (minimarket)

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 , pp. 1-11

Tinjauan yuridis terhadap penyerapan anggaran daerah kota semarang dikaitkan dengan diskresi pejabat pemerintah kota semarang

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 , pp. 1-16

Penyelenggaraan pemakaman oleh dinas tata kota dan perumahan kota semarang menurut peraturan daerah kota semarang nomor 12 tahun 2008

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 , pp. 1-11

Implementasi perda kota semarang nomor 5 tahun 2009 tentang bangunan gedung dalam rangka pelayanan publik oleh dinas tata kota dan perumahan kota semarang

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 , pp. 1-18

Kajian yuridis terhadap pelaksanaan retribusi izin mendirikan bangunan (imb) dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah (pad) kota semarang

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 , pp. 1-11

Pelaksanaan tugas dan fungsi badan pelyanan perizinan terpadu dan penanaman modal (bpptpm) di kota bogor berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 , pp. 1-10

Tugas dan fungsi dinas kesehatan provinsi jawa tengah berkaitan dengan program jaminan kesehatan daerah ( jamkesda )

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 , pp. 1-12