Membedah putusan ptun jakarta no.230/g/tf/2019/ptun-jkt terkait perluasan kewenangan absolut peradilan tata usaha negara mengenai tindakan faktual

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022

Analisis putusan no 52/g/ki/2019/ptun-smg tentang implementasi asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik di kabupaten kudus

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022

Tinjauan yuridis ganti rugi dalam sengketa tata usaha negara terkait tindakan faktual (studi kasus: putusan ptun jayapura no : 11/g/2017/ptun.jpr)

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021

Pembuktian dengan alat bukti akta dibawah tangan dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri semarang

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 , pp. 466-480

Kompetensi peratun untuk memeriksa unsur penyalahgunaan wewenang

S2

JURNAL IUS KAJIAN HUKUM DAN KEADILAN , Vol 7, No 1 (2019) , pp. 107-127

Eksekusi terhadap barang gadai roda empat (mobil) pada pt pegadaian (persero) cabang semarang tengah

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 , pp. 2641-2658

Friksi kewenangan ptun dalam berlakunya undang-undang nomor 30 tahun 2014 dan undang-undang nomor 5 tahun 1986 berkaitan dengan objek sengketa tata usaha negara (tun)

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 , pp. 1-18

Kewenangan hakim peradilan tata usaha negara menggunakan asas ultra petita berdasarkan putusan mahkamah agung no.5k/tun/1992 (studi kasus putusan no.32/g/2012/ptun.smg)

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 , pp. 1-18

Pelaksanaan eksekusi putusan hakim pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap di kota semarang

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 , pp. 1-7