Kajian yuridis terhadap penerapan asas pelayanan yang baik berdasarkan pasal 10 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang...

DIPONEGORO LAW JOURNAL 5 (2), 1-14

Authors: AS Pratama, D Poernomo, H Juliani

Implementasi monitoring dan evaluasi direktorat jenderal perimbangan keuangan terhadap penyerapan dan penggunaan dana transfer ke daerah dalam menu...

DIPONEGORO LAW JOURNAL 5 (2), 1-18

Authors: AFI Danasla, H Juliani, D Poernomo

Hubungan kerja badan pemeriksa keuangan pusat dengan badan pemeriksa keuangan perwakilan provinsi jawa tengah dalam memeriksa pengelolaan dan p...

DIPONEGORO LAW REVIEW 5 (3), 1-7

Authors: UD Hananto, H Juliani, DA Wiyaliyanti

Kajian yuridis terhadap penerapan asas pelayanan yang baik berdasarkan pasal 10 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan...

DIPONEGORO LAW REVIEW 5 (2), 1-14

Authors: D Poernomo, H Juliani, AS Pratama

Implementasi peraturan daerah nomor 11 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan dan aset desa dalam mewujudkan pembangunan desa pada desa punjulharjo kecamatan rembang kabupaten …

DIPONEGORO LAW JOURNAL 6 (1), 1-22

Authors: SS Nuha, H Juliani, N Saadah

Implementasi perda kota semarang nomor 5 tahun 2009 tentang bangunan gedung dalam rangka pelayanan publik oleh dinas tata kota dan perumahan kota semarang

DIPONEGORO LAW JOURNAL 5 (3), 1-18

Authors: B Gutami, H Juliani

Pemungutan pajak rokok di provinsi jawa tengah (studi implemetasi peraturan gubernur jawa tengah nomor 23 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan pajak rokok provinsi jawa tengah

DIPONEGORO LAW JOURNAL 5 (2), 1-14

Authors: EL Sari, B Ispriyarso, H Juliani

Analisis yuridis terhadap tugas bpk dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bumn

Authors: H JULIANI

Implementasi peraturan daerah nomor 11 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan dan aset desa dalam mewujudkan pembangunan desa pada desa punjulharjo kecamatan rembang kabupaten …

DIPONEGORO LAW JOURNAL 6 (1), 1-22, 2016

Authors: SS Nuha, H Juliani, N Saadah

Kedudukan kekayaan negarayangdipisahkan pada badan usaha milik negara (bumn)

MASALAH-MASALAH HUKUM 44 (3), 284-295

Authors: H Juliany