Pelaksanaan tugas dan wewenang inspektorat daerah dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten semarang

DIPONEGORO LAW JOURNAL 5 (4), 1-18

Authors: MA Yhuniar, UD Hananto, H Juliani

Penyelenggaraan pemakaman oleh dinas tata kota dan perumahan kota semarang menurut peraturan daerah kota semarang nomor 12 tahun 2008

DIPONEGORO LAW JOURNAL 5 (2), 1-11

Authors: AN Nusantara, US Hardjanto, H Juliani

Kajian yuridis penerapan unsur merugikan keuangan negara dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi

DIPONEGORO LAW JOURNAL 6 (1), 1-15

Authors: A Fatah, NSP Jaya, H Juliani

Implementasi monitoring dan evaluasi direktorat jenderal perimbangan keuangan terhadap penyerapan dan penggunaan dana transfer ke daerah dalam menunjang belanja daerah

DIPONEGORO LAW JOURNAL 5 (2), 1-18, 2016

Authors: AFI Danasla, H Juliani, D Poernomo

Kajian yuridis terhadap penerapan asas pelayanan yang baik berdasarkan pasal 10 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan di pemerintah kota semarang

DIPONEGORO LAW JOURNAL 5 (2), 1-14, 2016

Authors: AS Pratama, D Poernomo, H Juliani

Tinjauan yuridis terhadap penyerapan anggaran daerah kota semarang dikaitkan dengan diskresi pejabat pemerintah kota semarang

DIPONEGORO LAW JOURNAL 5 (2), 1-16

Authors: DS Nirmalasari, H Juliani, N Sa’adah

Hubungan kerja badan pemeriksa keuangan pusat dengan badan pemeriksa keuangan perwakilan provinsi jawa tengah dalam memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di daerah

DIPONEGORO LAW JOURNAL 5 (3), 1-7

Authors: DA Wiyaliyanti, UD Hananto, H Juliani

Perlindungan terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada perguruan tinggi swasta yang dinegerikan

DIPONEGORO LAW JOURNAL 5 (3), 1-5

Authors: W Adiatma, H Juliani, N Sa’adah

Upaya dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam pengelolaan aset daerah di kabupaten kendal

DIPONEGORO LAW JOURNAL 5 (4), 1-11, 2016

Authors: GD Prabowo, HJ Indarja

Pelaksanaan tugas dan fungsi badan pelyanan perizinan terpadu dan penanaman modal (bpptpm) di kota bogor berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009

DIPONEGORO LAW JOURNAL 5 (2), 1-10, 2016

Authors: S Isviantiari, HJ Indarja