Kajian yuridis pertanggungjawaban walikota semarang sebagai pelaksana anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) dalam rangka penyelenggaraan...

DIPONEGORO LAW JOURNAL 6 (2), 1-12

Authors: M Indriani, H Juliani, N Sa’adah

Implementasi peraturan menteri dalam negeri nomor 4 tahun 2010 tentang pedoman pelayanan administrasi terpadu kecamatan (...

DIPONEGORO LAW JOURNAL 6 (1), 1-21

Authors: AL Saputra, H Juliani, N Saadah

Implementasi peraturan menteri dalam negeri nomor 4 tahun 2010 tentang pedoman pelayanan administrasi terpadu kecamatan (paten) di kecamatan kendal...

DIPONEGORO LAW REVIEW 6 (1), 1-21

Authors: H Juliani, N Saadah, AL Saputra

Mekanisme penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (studi di d...

DIPONEGORO LAW REVIEW 6 (2), 1-16

Authors: H Juliani, N Sa’adah, M Rokhim

Pelaksanaan peraturan daerah dki jakarta nomor 5 tahun 2012 tentang perparkiran

DIPONEGORO LAW JOURNAL 6 (2), 1-13

Authors: P Kotler, US Hardjanto, H Juliani

Kajian yuridis terhadap pelaksanaan peraturan direktur jenderal perbendaharaan nomor 22/per/2013 tentang ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi …

DIPONEGORO LAW JOURNAL 6 (2), 1-14

Authors: A Setiawan, H Juliani, N Sa'adah

Kewenangan badan pemeriksa keuangan (bpk) dalam pengawasan pelaksanaan ganti kerugian negara oleh bendahara melalui jalur non–litigasi (studi pada badan pemeriksa keuangan (bpk …

DIPONEGORO LAW JOURNAL 6 (3), 1-17

Authors: DT Widyaningsih, H Juliani, FCS Adiyanta

Mekanisme penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (studi di desa blerong kecamatan guntur …

DIPONEGORO LAW JOURNAL 6 (2), 1-16

Authors: M Rokhim, H Juliani, N Sa’adah

Implementasi pemberlakuan tax amnesty di kantor pelayanan pajak pratama semarang tengah satu

DIPONEGORO LAW JOURNAL 6 (4), 1-10

Authors: HM Sari, N Sa’adah, H Juliani

Pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah kabupaten pemalang dalam rangka pemungutan pendapatan asli daerah menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan …

DIPONEGORO LAW JOURNAL 6 (2), 1-9

Authors: SA Prawira, UD Hananto, H Juliani