Demokrasi dan legalitas mantan narapidana dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum

S2

JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM , Vol. 25 No. 2: MEI 2018 , pp. 379-399

Perkembangan putusan mahkamah konstitusi mengenai pencalonan mantan narapidana sebagai anggota dpr, dpd dan dprd serta sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 , pp. 104-121

Pengenaan pajak atas penghasilan dari hasil karya dan imbalan yang diterima oleh profesi penulis

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 , pp. 279-292

Implikasi putusan mk ri no. 14-17/puu-v/2007 dan putusan mk ri no. 4/puu-vii/2009 terhadap hak pilih mantan terpidana

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 , pp. 364-378

Implementasi putusan mahkamah konstitusi nomor 30/puu-xiv/2016 terhadap desentralisasi pendidikan di kabupaten tegal

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 , pp. 293-306

Analisis keragaman model pengisian jabatan kepala daerah di indonesia

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 , pp. 1-23

Pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota depok dalam rangka pemilihan umum kepala daerah serentak pada tahun 2015

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 , pp. 1-12

Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan (studi penggunaan bahasa indonesia di bangunan gedung fungsi usaha yang ada di kota semarang)

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 , pp. 1-10

Pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa dalam mewujudkan demokrasi desa di desa paulan kecamatan colomadu kabupaten karanganyar

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 , pp. 1-8

Analisis yuridis putusan mahkamah konstitusi nomor 79/puu-ix/2011 tentang kementerian negara dalam hal penghapusan jabatan wakil menteri

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 , pp. 1-10