The role of wali nanggroe institution to realize peace in the asymmetric decentralization: the case of indonesia

S2

YUSTISIA JURNAL HUKUM , Vol 10, No 3: September - December 2021 , pp. 369-387

Pelaksanaan tuntutan nafkah terhutang suami pada perkara perceraian sebagai pemenuhan hak istri (studi di pengadilan agama banyumas)

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 , pp. 596-608

Kajian yuridis materi muatan undang-undang nomor 24 tahun 2009 terhadap nilai-nilai pancasila

NA

PANCASILA: JURNAL KEINDONESIAAN , Vol. 1 No. 1 (2021): VOLUME 1 NOMOR 1 APRIL 2021 , pp. 98-110

The implementation of parking management and its regulation

S4

WACANA HUKUM , Vol 26 No 1 (2020): Wacana Hukum , pp. 10-20

Analisis dan evaluasi kedudukan peraturan menteri terhadap peraturan daerah dalam sistem ketatanegaraan indonesia

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 , pp. 384-402

Hukum yang “berperasaan” dalam penyelesaian konflik antara budaya dan agama: penolakan administratif terhadap tradisi sedekah laut

NA

ADMINISTRATIVE LAW AND GOVERNANCE JOURNAL , Vol 2, No 3 (2019): Administrative Law & Governance Journal , pp. 499-510

Analisis yuridis putusan mahkamah konstitusi nomor 16/puu-xvi/2018 tentang pembatalan perluasan kewenangan mahkamah kehormatan dewan

S2

MASALAH-MASALAH HUKUM , Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM , pp. 71-79

Implementasi putusan mahkamah konstitusi nomor 128/puu-xiii/2015 tentang syarat pencalonan kepala desa

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 , pp. 80-91

Faktisitas sifat final dan mengikat putusan mahkamah konstitusi dengan menambah instrumen hukum judicial order dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 , pp. 2335-2341

Calon tunggal pilkada kurangi kualitas demokrasi

S2

JURNAL YUDISIAL , Vol 12, No 3 (2019): LOCI IMPERIA , pp. 269-285