Analisis yuridis putusan mahkamah konstitusi nomor 107/puu-xiii/2015 tentang pengujian undang-undang nomor 5 tahun 2010 tentang perubahan atas undan...

DIPONEGORO LAW REVIEW 6 (2), 1-14

Authors: F Wisnaeni, R Herawati, MR Naufal

Tugas kepala desa lerep dalam pembangunan desa berdasarkan undang–undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

DIPONEGORO LAW JOURNAL 6 (3), 1-17, 2017

Authors: NN Ahadya, R Herawati

Tinjauan yuridis tugas dan wewenang majelis kehormatan disiplin kedokteran indonesia

DIPONEGORO LAW JOURNAL 6 (2), 1-18, 2017

Authors: K Nugrianti, R Herawati

Pelaksanaan tugas badan penanggulangan bencana daerah kota semarang berdasarkan peraturan daerah nomor 12 tahun 201...

DIPONEGORO LAW JOURNAL 6 (4), 1-16

Authors: I Zulqa, R Herawati, US Hardjanto

Penyelenggaraan pemerintahan desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di desa banyurojo, kecamatan mertoyudan, kabupaten magelang

DIPONEGORO LAW JOURNAL 6 (2), 1-8, 2017

Authors: BA Handoyo, R Herawati, A Soemarmi

Analisis yuridis putusan mahkamah konstitusi nomor 107/puu-xiii/2015 tentang pengujian undang-undang nomor 5 tahun 2010 tentang perubahan atas undang-undang nomor 22 tahun 2002 …

DIPONEGORO LAW JOURNAL 6 (2), 1-14

Authors: MR Naufal, F Wisnaeni, R Herawati

Mekanisme alokasi dana desa di desa tambakrejo kecamatan patebon kabupaten kendal dalam rangka pemberdayaan badan usaha milik desa (bum desa)

DIPONEGORO LAW JOURNAL 6 (2), 1-11, 2017

Authors: D Damara, ES Prihatin, R Herawati

Kedudukan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sementara dan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia terhadap kedudukan majelis permusyawaratan rakyat …

DIPONEGORO LAW JOURNAL 6 (2), 1-16

Authors: NE Marthasari, ALW Lita Tyesta, R Herawati

Pelaksanaan tugas badan penanggulangan bencana daerah kota semarang berdasarkan peraturan daerah nomor 12 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja badan penanggulangan …

DIPONEGORO LAW JOURNAL 6 (4), 1-16

Authors: I Zulqa, R Herawati, US Hardjanto

Penyelesaian konflik kepengurusan partai persatuan pembangunan berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang …

DIPONEGORO LAW REVIEW 6 (2), 1-17

Authors: UD Hananto, R Herawati, MAD Al Ghifari