Kajian yuridis terhadap fungsi legislasi dprd provinsi jawa tengah dalam pembentukan peraturan daerah

DIPONEGORO LAW JOURNAL 5 (2), 1-16, 2016

Authors: R Aulia, F Wisnaeni, R Herawati

Pelaksanaan peraturan daerah kota madiun nomor 09 tahun 2012 tentang bantuan keuangan kepada partai politik

DIPONEGORO LAW JOURNAL 5 (2), 1-13, 2016

Authors: EL Heriyanto, H Asy’ari, R Herawati

Pelaksanaan peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 36 tahun 2014 tentang andon penangkapan ikan bagi pemilik sipi andon di jawa tengah

DIPONEGORO LAW JOURNAL 5 (3), 1-21, 2016

Authors: A Soemarmi, R Herawati

Pelaksanaan pemerintahan desa di desa nolokerto kecamatan kaliwungu kabupaten kendal menurut undang–undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

DIPONEGORO LAW REVIEW 5 (2), 1-15, 2016

Authors: ES Prihatin, R Herawati, U Nihaya

Pelaksanaan tugas dan wewenang komisi penyiaran indonesia daerah jawa tengah menurut undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran

DIPONEGORO LAW JOURNAL 5 (2), 1-15, 2016

Authors: R Kinasih, H Asy’ari, R Herawati

Penanggulangan bencana berdasarkan peraturan daerah kabupaten magelang nomor 3 tahun 2014 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di kabupaten magelang

DIPONEGORO LAW JOURNAL 5 (2), 1-16, 2016

Authors: EA Widiyanto, UD Hananto, R Herawati

Pengaturan impeachment presiden dan/atau wakil presiden dalam sistem ketatanegaraan (studi perbandingan antara indonesia dengan filipina)

DIPONEGORO LAW JOURNAL 5 (3), 1-12, 2016

Authors: US Hardjanto, R Herawati

Hubungan antara pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa berdasarkan uu no 6 tahun 2014 tentang desa di desa candiareng kabupaten batang provinsi jawatengah

DIPONEGORO LAW JOURNAL 5 (2), 1-11, 2016

Authors: TG Hakiki, F Wisnaeni, R Herawati

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di kabupaten batang

DIPONEGORO LAW JOURNAL 5 (2), 1-13, 2016

Authors: E Riyani, A Soemarmi, R Herawati

Fungsi dan pengelolaan tempat pelelangan ikan di kabupaten pati berdasarkan peraturan daerah no. 19 tahun 2009 tentang pengelolaan tempat pelelangan ikan

DIPONEGORO LAW REVIEW 5 (1), 18988, 2016

Authors: F Wisnaeni, R Herawati, FB Aji