Implementasi putusan mahkamah konstitusi nomor 30/puu-xiv/2016 terhadap desentralisasi pendidikan di kabupaten tegal

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 , pp. 293-306

Perlindungan konstitusional terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dalam mewujudkan keadilan sosial

S3

KANUN JURNAL ILMU HUKUM , Vol 20, No 1 (2018): Vol. 20, No. 1, (April 2018) , pp. 1-22

Sistem proporsional dalam pemilihan umum legislatif di indonesia

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 , pp. 1-11

Pelaksanaan tugas dan wewenang dinas kebudayaan dan pariwisata kota kupang dalam peningkatan pendapatan asli daerah

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 , pp. 1-21

Pelaksanaan tugas badan penanggulangan bencana daerah kota semarang berdasarkan peraturan daerah nomor 12 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah kota semarang

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 , pp. 1-16

Pembentukan kelurahan kutowinangun lor kecamatan tingkir kota salatiga

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 , pp. 1-12

Tinjauan yuridis tugas dan wewenang majelis kehormatan disiplin kedokteran indonesia

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 , pp. 1-18

Tugas dan fungsi dinas pemuda, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif kota sukabumi dalam pengelolaan objek wisata

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 , pp. 1-16

Penyelenggaraan pemerintahan desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di desa banyurojo, kecamatan mertoyudan, kabupaten magelang

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 , pp. 1-8

Tugas kepala desa lerep dalam pembangunan desa berdasarkan undang–undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 , pp. 1-17