Kebijakan pertanggungjawaban pidana anggota tni dalam tindak pidana korupsi (studi kasus putusan nomor 363 k/mil/2017)

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 , pp. 2096-2116

Problem yuridis pelanggaran hak cipta dalam bentuk tindak pidana pembajakan dalam undang-undang republik indonesia nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 , pp. 2186-2197

Analisis yuridis normatif peninjauan kembali oleh jaksa dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 33/puu-xiv/2016 tentang uji materi pengujian pasal 263 ayat (1) undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 , pp. 2342-2366

Kajian yuridis pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (studi putusan nomor 19/pid.sus-anak/2018/ pn smg)

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 , pp. 1919-1939

Peran kejaksaan sebagai penuntut umum dalam tindak pidana terorisme

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 , pp. 2592-2602

Kebijakan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme sebagai transnational organized crime dalam perspektif hukum pidana di indonesia

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 , pp. 2462-2474

Pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika pasca dibentuknya tim asesmen terpadu tingkat kabupaten temanggung

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 , pp. 2750-2766

Peran kejaksaan sebagai eksekutor pidana mati di indonesia

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 , pp. 1-16

Analisis sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi (studi putusan no:174/pid.b/2009/pn.pwt)

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 , pp. 1-18

Kebijakan formulasi sistem pembalikan beban pembuktian dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang tahun 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (studi kasus putusan pn bandung nomor 8/pid.sus/2013/pn bdg. tahun 2013)

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 , pp. 1-18