Kekuatan hukum grondkaart milik pt. kereta api indonesia (studi kasus penguasaan tanah di kelurahan tanjung mas kota semarang)

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 , pp. 1-12

Pelaksanaan pengadaan tanah aset pemerintah untuk pembangunan underpass jatingaleh semarang

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 , pp. 1-18

Pengakuan perkawinan masyarakat penganut kepercayaan lokal agama djawa sunda dalam perspektif teori multikulturalisme (studi kasus pada masyarakat paguyuban akur (adat cara karuhun urang) di kecamatan cigugur, kabupaten kuningan, jawa barat)

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 , pp. 1-19

Pelaksanaan pengangkatan anak dan dampaknya dalam harta warisan pada masyarakat adat bali perantauan di dki jakarta

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 , pp. 1-12

Penerapan hukum atas peraturan daerah no.16 tahun 2014 tentang pelepasan tanah aset pemerintah kota surabaya terhadap hak pengelolaan “surat hijau” (studi kasus di pemerintah kota surabaya)

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 , pp. 1-11

Penyelesaian sengketa tanah antara petani dengan pt.mackenzie melalui mediasi (studi penyelesaian sengketa tanah pt.mackenzie di kabupaten pemalang)

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 , pp. 1-20

Tanggung jawab pt. pegadaian (persero) atas kerusakan dan kehilangan barang gadai di pt. pegadaian (persero) kota semarang

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 , pp. 1-15

Kedudukan tanah keraton kasepuhan cirebon setelah berlakunya undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (studi kasus sengketa tanah keraton kasepuhan cirebon dengan pemerintah kota cirebon)

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 , pp. 1-14

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada masyarakat desa bligorejo kecamatan doro kabupaten pekalongan (perspektif pasal 10 uupa menuju terwujudnya aspek keadilan masyarakat)

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 , pp. 1-13

Penentuan hak dan pemanfaatan tanah timbul (aanslibbing) di desa cimrutu, kecamatan patimuan, kabupaten cilacap

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 , pp. 1-17