Tinjauan komparatif atas pemungutan pajak parkir sebagai salah satu obyek pajak kabupaten/kota dengan beberapa jenis pajak pusat

NA

ADMINISTRATIVE LAW AND GOVERNANCE JOURNAL , Vol 1, No 2 (2018): Administrative Law & Governance Journal , pp. 103-105

Tinjauan terhadap penyelesaian sengketa pajak melalui lembaga keberatan

NA

ADMINISTRATIVE LAW AND GOVERNANCE JOURNAL , Vol 1, No 3 (2018): Administrative Law & Governance Journal , pp. 268-279

Tinjauan terhadap kebijakan pemerintah daerah kabupaten pekalongan terkait izin pendirian minimarket

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 , pp. 396-405

Karakter multilateral competent authority agreement on automatic exchange of financial account information dan implikasinya pasca program tax amnesty di indonesia

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 , pp. 345-363

Pengenaan pajak atas penghasilan dari hasil karya dan imbalan yang diterima oleh profesi penulis

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 , pp. 279-292

Pelaksanaan pelayanan publik pada kantor balai besar teknologi pencegahan dan pencemaran industri (bbtppi) berdasarkan undang – undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik di kota semarang

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 , pp. 137-146

Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) berdasarkan keadilan yang mendukung iklim investasi indonesia

S2

MASALAH-MASALAH HUKUM , Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM , pp. 182-189

Implementasi pemberlakuan tax amnesty di kantor pelayanan pajak pratama semarang tengah satu

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 , pp. 1-10

Kelemahan penerapan closed list system serta implikasinya dalam pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

NA

MASALAH-MASALAH HUKUM , Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum , pp. 132-139