Tanggung jawab direksi perusahaan dalam hal terjadi suspensi saham di bursa efek indonesia

UNIVERSITAS DIPONEGORO, 2017

Authors: YM FARACHAN, SN Lestari, B Budiharto

Tinjauan yuridis tying agreement dalam penggunaan gantry luffing crane terhadap kegiatan bongkar muat di pelabuhan tanjung priok (putusan nomor 12/kppu-i/2014)

UNIVERSITAS DIPONEGORO, 2017

Authors: PB Negara, H Saptono, S Mahmudah

Perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum antar kota berdasarkan uji kelaikan kendaraan bermotor menurut undang-undang no 22 tahun 2009

DIPONEGORO LAW JOURNAL 5 (4), 1-19, 2017

Authors: S Zaki, H Saptono, S Mahmudah

Aspek yuridis pemberian kredit usaha rakyat (kur) mikro tanpa jaminan untuk usaha kecil melalui bank negara indonesia (bni) cabang sentra kredit kecil (skc) bni mt. haryono …

DIPONEGORO LAW JOURNAL 6 (2), 1-15

Authors: RB Pratama, H Saptono, S Mahmudah

Spiritual leadership pada konteks perbankan syariah: studi validitas dan reliabilitas konstruk

JURNAL BISNIS TEKNOLOGI 4 (1), 48-53, 2017

Authors: S Mahmudah

Analisis sikap pasangan usia subur tentang kesehatan reproduksi terhadap penundaan kehamilan di kelurahan blabak kecamatan pesantren kota kediri

STRADA JURNAL ILMIAH KESEHATAN 6 (2), 59-62, 2017

Authors: C Wahyuni, S Mahmudah

Perlindungan konsumen dalam perkara kepailitan perusahaan pengembang perumahan (studi kasus putusan nomor 137/pdt. g/2013/pn. malang)

UNIVERSITAS DIPONEGORO, 2017

Authors: M KHAERUDDIN MA, R NJATRIJANI, S Mahmudah

Tinjauan yuridis terhadap tanggung jawab direksi yang dipailitkan secara bersamaan dengan perseroan terbatas (studi kasus pada putusan pailit no. 05/pailit/2012/pn niaga semarang)

UNIVERSITAS DIPONEGORO, 2017

Authors: SH NABABAN, E Susilowati, S Mahmudah

Tinjauan yuridis terhadap legalitas bentuk unit usaha badan usaha milik desa pada desa wisata (studi di desa wisata serang dan desa wisata panusupan)

DIPONEGORO LAW JOURNAL 6 (2), 1-20, 2017

Authors: DD Mulyani, E Susilowati, S Mahmudah

Legalitas usaha unit pengelola kegiatan (upk) eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (pnpm-mpd) yang belum berbadan hukum di kabupaten kendal

DIPONEGORO LAW JOURNAL 6 (2), 1-19, 2017

Authors: RM Harseno, E Susilowati, S Mahmudah