Hubungan agama dan negara menurut pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945

S2

JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA , Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019 , pp. 237-249

Pluralism justice system dalam penyelesaian masalah kebebasan beragama

S2

MASALAH-MASALAH HUKUM , Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM , pp. 385-392

Kedudukan komisi nasional hak asasi manusia sebagai lembaga negara penunjang (auxiliary state organs)

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 , pp. 59-79

Analisis yuridis tentang komisi pemberantasan korupsi sebagai lembaga kuasi negara (studi kasus : komisi pemberantasan korupsi sebagai objek hak angket dpr)

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 , pp. 761-775

Tinjauan yuridis calon kepala daerah yang berstatus tersangka menjadi kepala daerah (studi kasus terhadap pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018)

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 , pp. 848-861

Faktisitas sifat final dan mengikat putusan mahkamah konstitusi dengan menambah instrumen hukum judicial order dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 , pp. 2335-2341

Pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berhalangan tetap dalam sistem ketatanegaraan indonesia(studi kasus pengisian jabatan wakil bupati kabupaten grobogan)

S2

MASALAH-MASALAH HUKUM , Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM , pp. 298-316

Implikasi putusan mahkamah konstitusi nomor 15/puu-xiii/2015 perihal pungujian undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawarahan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah terhadap undang-u

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 , pp. 1-17

Pelaksanaan peraturan daerah kabupaten kendal no. 06 tahun 2010 tentang bantuan keuangan partai politik (dalam pemilu 2014)

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 , pp. 1-9

Analisis putusan mahkamah konstitusi nomor 28/puu-xi/2013 tentang pengujian undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian terhadap undang-undang dasar negara republik indonesia 1945

NA

DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 , pp. 1-13