Pelaksanaan tugas dan wewenang dinas kelautan dan perikanan dalam rangka otonomi daerah di kabupaten pemalang

DIPONEGORO LAW REVIEW 5 (2), 19208, 2016

Authors: A Soemarmi, UD Hananto, LC Ryandi

Pembentukan badan narkotika nasional provinsi jawa tengah dalam penanggulangan masalah narkotika

DIPONEGORO LAW JOURNAL 5 (2), 1-12

Authors: DDD Siahaan, US Hardjanto, A Soemarmi

Pelaksanaan peraturan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang penangkapan lobster (panulirus spp), kepiting (scylla...

DIPONEGORO LAW JOURNAL 5 (2), 1-15

Authors: Z Fajari, A Soemarmi, UD Hananto

Tinjauan yuridis pengawasan imigran ilegal menurut undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian (studi kasus di kota semarang)

DIPONEGORO LAW JOURNAL 5 (2), 1-14, 2016

Authors: T Noormawati, ALW Lita Tyesta, A Soemarmi

Pelaksanaan tugas dan wewenang kementerian kelautan dan perikanan dalam penerbitan izin usaha perikanan di bidang perikanan tangkap

DIPONEGORO LAW REVIEW 5 (3), 19374, 2016

Authors: A Soemarmi, UD Hananto, A Mayangsari

Tinjauan yuridis pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing pelaku tindak pidana pencurian ikan (berdasarkan undang-undang...

DIPONEGORO LAW REVIEW 5 (3), 1-19

Authors: U Rozah, A Soemarmi, KB Kurniawan

Perlindungan benda cagar budaya terhadap ancaman kerusakan di kota lasem berdasarkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2014 tentang pengelolaan cag...

DIPONEGORO LAW REVIEW 5 (4), 1-10

Authors: ES Prihatin, US Hardjanto, MB Sutrisno

Perlindungan hak perempuan dan anak atas status warga negara dalam perkawinan antara warga negara indonesia dan warga negara asing di singkawang

DIPONEGORO LAW JOURNAL 5 (4), 1-19, 2016

Authors: ET da Praku Purba, L Tyesta, A Soemarmi

Pelaksanaan tugas dan wewenang dinas kelautan dan perikanan kabupaten jepara dalam pengelolaan tempat pelelangan ikan (tpi) di kabupaten jepara

DIPONEGORO LAW JOURNAL 5 (2), 1-18, 2016

Authors: A Prasetyo, ES Prihatin, A Soemarmi

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di kabupaten batang

DIPONEGORO LAW JOURNAL 5 (2), 1-13, 2016

Authors: E Riyani, A Soemarmi, R Herawati